OPINI - Dalam diskusi tentang kekuatan hukum di negara kita, sering kali muncul perdebatan tentang seberapa efektifnya sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada semua warga negara. Banyak yang berpendapat bahwa hukum cenderung tumpul ke atas, artinya kuat terhadap warga biasa namun rapuh terhadap elit politik dan ekonomi.
Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa kekuatan hukum suatu negara tidak hanya terletak pada peraturan yang tertulis, tetapi juga pada penerapan dan penegakannya dalam praktik sehari-hari. Meskipun ada undang-undang yang kuat dan adil di atas kertas, namun jika tidak ditegakkan dengan adil dan tegas, kekuatan hukum tersebut akan dipertanyakan.
|
Baca juga:
Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
|
Di satu sisi, hukum sering kali tampak tajam ke bawah, yakni keras terhadap pelanggaran kecil oleh warga biasa. Contohnya adalah penegakan aturan lalu lintas atau hukuman bagi pelaku kejahatan kecil. Namun, ketika menyangkut kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit politik atau pengusaha kaya, sering kali terlihat ada kecenderungan untuk menghindari hukuman atau mengurangi konsekuensinya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ada dua standar hukum: satu untuk mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, dan satu lagi untuk rakyat jelata.
Banyaknya kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas, serta praktik nepotisme dan kolusi yang masih merajalela, semakin memperkuat pandangan bahwa hukum kita lebih tajam terhadap warga biasa daripada terhadap mereka yang berada di puncak kekuasaan. Hal ini tidak hanya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum.
|
Baca juga:
Tony Rosyid: Tunda Pemilu dan PJ Presiden
|
Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat independensi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta memastikan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum. Selain itu, transparansi dalam proses hukum dan penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan lembaga terkait.
Sebagai warga negara, kita juga memiliki peran untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu. Dengan memperjuangkan keadilan dan memantau kinerja lembaga penegak hukum, kita dapat ikut berkontribusi dalam memperkuat kekuatan hukum di negara kita. Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan teratur bagi semua warganya.
Mesuji, 27 Maret 2024
Udin Komarudin
Ketua DPD. Jurnalis Nasional Indonesia
